Kontroversi Istilah “Rakyat Jelata”: Jubir Kepresidenan Tuai Kritik Pedas
Beritaviralindo.net – Pernyataan kontroversial kembali muncul dari pejabat negara. Kali ini, Adita Irawati, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, menjadi sorotan publik setelah menyebut rakyat kecil dengan istilah “rakyat jelata”. Ucapannya, yang disampaikan dalam konteks menjelaskan tugas Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden, dinilai tidak pantas dan merendahkan.
Gus Miftah dan Polemik Es Teh
Ucapan Adita bermula dari polemik sebelumnya yang melibatkan Gus Miftah, yang dinilai mengejek penjual es teh dalam sebuah acara. Adita, dalam klarifikasinya, berusaha menegaskan pentingnya seorang utusan presiden untuk menjaga sikap dan pandangan yang sesuai dengan kepresidenan. Namun, ia menggunakan istilah yang langsung memancing reaksi keras.
“Presiden Prabowo dalam pidato atau kunjungan negara terlihat keberpihakannya kepada rakyat kecil, rakyat jelata,” ujar Adita dalam wawancara yang kini viral.
Warganet Bereaksi Keras
Istilah “rakyat jelata” langsung menjadi trending di berbagai media sosial. Banyak yang menilai bahwa istilah ini mencerminkan sikap tidak empatik dari pejabat kepada rakyat kecil.
“Kenapa harus pakai istilah yang merendahkan? Ini menunjukkan ada jarak antara pemerintah dan rakyat,” tulis seorang netizen di Twitter.
Tagar seperti #RakyatJelata, #KomunikasiPublik, dan #UtusanPresiden menjadi trending di Indonesia. Banyak komentar yang meminta klarifikasi resmi dari Adita dan mendesak pemerintah untuk lebih peka dalam memilih kata.
Pengamat: Kesalahan Narasi Publik
Pengamat komunikasi politik, Dian Safitri, menilai bahwa pernyataan seperti ini dapat merusak citra pemerintah.
“Bahasa adalah cerminan dari sikap dan pandangan seorang pejabat. Jika bahasa yang digunakan tidak mencerminkan empati, maka wajar jika masyarakat merasa tidak dihargai,” ujar Dian.
Ia menambahkan, penggunaan istilah yang sensitif seperti “rakyat jelata” seharusnya dihindari dalam komunikasi resmi.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, Adita belum memberikan tanggapan langsung terkait kritik publik. Namun, sejumlah pihak dalam Kantor Kepresidenan dikabarkan sedang mempersiapkan respons resmi untuk meredam polemik ini.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya sensitivitas dalam komunikasi pejabat negara, terutama ketika berbicara tentang rakyat kecil yang menjadi konstituen utama mereka.